Jakarta, 18 November 2026 – Upaya penindakan terhadap pelanggaran dan kejahatan di pasar modal Indonesia terus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal agar semakin transparan, kredibel, serta memenuhi standar dan rekomendasi internasional, termasuk dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Terbaru, OJK menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (16/11).
Ketiganya, yakni karyawan swasta berinisial JF alias O, FS, dan S, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk memastikan aktivitas perdagangan di pasar modal berlangsung secara transparan, teratur, wajar, dan efisien.
“Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal,” kata Wahyu dalam keterangan OJK, ditulis Rabu (18/11).
Ketiga tersangka ditahan oleh Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK setelah diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar.
Perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan aktivitas perdagangan pada 29 Mei 2023 terhadap Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga menggunakan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi. Rangkaian aktivitas tersebut diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Wahyu menegaskan, penindakan pidana tersebut bukan merupakan langkah yang berdiri sendiri. OJK juga terus memperkuat pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal.
Penegakan di Awal November 2026
Sebelum penahanan tiga tersangka kasus manipulasi waran tersebut, OJK pada awal November 2026 juga telah menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak dalam tiga kasus pelanggaran di bidang pasar modal.
Kasus pertama berkaitan dengan perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) pada periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Dalam kasus tersebut, OJK mengenakan sanksi administratif terhadap tiga pelaku serta menutup 20 rekening nasabah yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas perdagangan.
Kasus kedua menyangkut pelanggaran ketentuan pasar modal oleh Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) terkait penyajian laporan keuangan periode 2017 hingga 2020.
Dalam perkara tersebut, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga anggota Direksi BOGA yang menandatangani laporan keuangan periode tersebut, yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Selain itu, OJK menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada tiga pihak dengan total Rp2,4 miliar.
Sementara kasus ketiga melibatkan Lianiwati, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan adanya pemalsuan laporan portofolio nasabah serta transaksi penjualan saham yang dilakukan tanpa instruksi nasabah.
Dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran, OJK menjatuhkan perintah tindakan tertentu berupa larangan bagi Lianiwati untuk melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 tahun.
Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa OJK tidak hanya mengandalkan sanksi pidana dalam menangani pelanggaran pasar modal, tetapi juga menggunakan instrumen administratif dan pembatasan kegiatan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Menurut Wahyu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian dari reformasi OJK untuk membangun pasar modal yang semakin sehat dan dipercaya investor.
“Reformasi tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan, serta memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien,” pungkasnya.



