Jakarta, 18 November 2026 – Praktik penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi hingga tambang ilegal di Jawa Tengah dibongkar Polda Jawa Tengah.
Data Polda Jawa Tengah menyebutkan, pengungkapan ini berpotensi mencegah kerugian negara mencapai Rp50,07 miliar sekaligus menjadi upaya melindungi rakyat yang selama ini bergantung pada energi bersubsidi.
Plt Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana mengatakan penegakan hukum harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan subsidi pemerintah tepat sasaran.
“Pengungkapan ini bukan semata-mata soal menindak pelaku. Ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, karena subsidi energi memang ditujukan untuk membantu mereka yang berhak. Ketika subsidi disalahgunakan untuk keuntungan ilegal, manfaat yang seharusnya diterima masyarakat ikut berkurang,” kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (18/11).
Menurut Kurnia, subsidi energi merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Karena itu, praktik penyelewengan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat mengganggu tujuan kebijakan pemerintah.
BBM bersubsidi, misalnya, diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemerintah. Jika kemudian diselewengkan untuk kepentingan komersial ilegal, beban subsidi negara berpotensi tidak menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya.
“Negara mengalokasikan anggaran untuk menjaga keterjangkauan energi. Maka harus dipastikan anggaran itu tidak justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Penegakan hukum menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar manfaat subsidi tetap sampai kepada masyarakat,” ujar Kurnia.
Potensi kerugian hingga Rp50,07 miliar yang dapat dicegah melalui pengungkapan tersebut juga menunjukkan besarnya dampak ekonomi dari praktik ilegal.
Karena itu, Kurnia menegaskan, penindakan terhadap penyalahgunaan subsidi dinilai sejalan dengan upaya pemerintah menjaga efisiensi anggaran sekaligus melindungi kepentingan publik.
Hak Masyarakat Jadi Prioritas
Persoalan serupa terlihat dalam pengungkapan aktivitas tambang ilegal. Pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengikuti ketentuan hukum tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu siapa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan alam Indonesia.
Kurnia mengatakan penegakan hukum tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Prinsipnya, sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, ketika ada pihak yang mengambil keuntungan melalui aktivitas ilegal, negara berkepentingan untuk menghentikannya dan memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam koridor hukum,” katanya.
Polisi Bidik Rantai Penadah
Penindakan juga tidak berhenti pada orang yang ditemukan melakukan aktivitas ilegal di lapangan. Aparat penegak hukum perlu membongkar rantai yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung, termasuk pihak yang menampung, menerima, atau mengambil keuntungan dari hasil kegiatan ilegal.
Langkah tersebut menjadi penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan. Dengan menelusuri seluruh jaringan, aparat dapat memutus mekanisme yang selama ini memungkinkan praktik penyalahgunaan subsidi maupun aktivitas tambang ilegal berulang.
“Pemerintah sepenuhnya mendukung langkah kepolisian untuk membongkar tuntas praktik ilegal ini. Pelaku kejahatan bukan sekadar yang melakukan, tapi juga pihak-pihak yang mendapatkan manfaat serta keuntungan dari praktik ilegal ini. Tujuannya bukan sekadar memberikan efek jera, tetapi memutus pola kejahatannya agar tindak pidana ini tidak terulang kembali,” pungkas Kurnia.



