Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan

Di Rakornas Komisi Informasi, Bakom Siap Bersinergi Perkuat Keterbukaan Data untuk Publik

Palembang, 18 November 2026 – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Komisi Informasi dalam memperkuat keterbukaan data dan informasi kepada publik. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan mudah dipahami.

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menegaskan data, informasi, dan komunikasi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

“Data, informasi, dan komunikasi itu satu garis yang tidak mungkin dipisah. Tidak mungkin ada komunikasi tanpa data dan informasi. Tidak mungkin ada informasi tanpa data dan komunikasi,” ujar Syahganda dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11).

Menurutnya, penyampaian informasi kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan data, tetapi juga harus memberikan konteks dan pemahaman yang utuh mengenai tujuan serta arah kebijakan pemerintah. Tanpa penjelasan yang komprehensif, informasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Syahganda mencontohkan sejumlah program pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari kedua program itu, yang perlu dipahami tidak hanya dari aspek pelaksanaan dan tata kelolanya, tetapi juga dari perubahan paradigma pembangunan yang melatarbelakanginya.

Ia menjelaskan, pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya mengembalikan pembangunan ekonomi pada prinsip kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, pendekatan tersebut mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang memiliki semangat komunal dan gotong royong. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai tujuan besar kebijakan tersebut agar dapat memahami arah pembangunan yang ingin dicapai pemerintah.

Hal serupa, lanjut Syahganda, juga berlaku pada program MBG. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan stunting, tetapi juga memiliki tujuan lebih luas, yakni menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian desa.

“Shifting paradigm di MBG ini ada tiga yang dikejar. Pertama, stunting. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, ekonomi desa,” jelasnya.

Perlu Kolaborasi Antarlembaga

Syahganda menilai, pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah perlu diperkuat melalui penyampaian data dan informasi yang benar, serta penjelasan mengenai latar belakang dan manfaat program.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjalankan fungsi komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Bakom RI, kata dia, terbuka untuk membangun kerja sama dengan Komisi Informasi guna memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintah.

“Persoalan informasi ini pertama memang yang harus kita jelaskan kepada publik. Tugas kita sama-sama untuk memberi informasi dan data kepada seluruh masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara Bakom RI dan Komisi Informasi dapat terus diperkuat sehingga penyampaian informasi pemerintah semakin transparan, terarah, dan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Saya terbuka, Bakom terbuka, untuk kerja sama apa pun,” kata Syahganda.

Bagikan

Media Kit

Topik

Artikel Lainnya