Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon, Pelindungan Badak Jawa Tetap Jadi Prioritas

Pemerintah Tegaskan Tak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon, Pelindungan Badak Jawa Tetap Jadi Prioritas

Jakarta, 18 November 2026 – Pemerintah menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, bebas dari izin pertambangan.

Hingga saat ini, tidak ada penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di TNUK dan pemerintah tetap menjaga kelestarian Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terancam punah.

Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/2026, hanya sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, penetapan WUP ini tidak serta membuat membuat wilayah tersebut boleh ditambang.

“Yang masuk WUP hanya sebagian perairan laut di sekitarnya, belum ada satu pun izin tambang yang terbit. Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi,” ujar Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, dalam keterangannya, Rabu (18/11).

Hidayat menyatakan penetapan WUP hanya perencanaan dan tata kelola, bukan izin atau persetujuan untuk menambang. Izin kegiatan pertambangan atau eksplorasi harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Buktinya, sejak sebagian perairan TNUK masuk dalam peta WUP yang terbuka bagi publik pada 2017, tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan pemerintah baik di TNUK sebagai habitat utama Badak Jawa maupun di perairan sekitarnya.

“Peta potensi geologi tidak otomatis menjadi tambang karena wajib melewati evaluasi ketat pemerintah terkait kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan,” ujar dia.

Hidayat menyebut Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup Badak Jawa yang saat ini kurang dari 100 ekor.

Terlebih lagi, TNUK ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia UNESCO pada 1991 karena ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, proses geologi, keindahan alam, serta perannya sebagai habitat terakhir Badak Jawa di alam liar.

“Pada 2025, kawasan ini meraih penghargaan penegakan hukum lingkungan Asia dari UN Environment Programme. Presiden Prabowo menjadikan konservasi badak Jawa sebagai mandatnya,” kata Hidayat.

“Presiden juga sudah menunjukkan sikap di Raja Ampat, ketika pemerintah mencabut empat izin tambang yang mengancam kawasan konservasi. Bagi warga Banten dan dunia, pesannya tegas, yaitu negara menjaga habitat utama Badak Jawa untuk anak cucu,” tambahnya.

Sementara itu, terkait isu pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, sampai saat ini belum ada rencana teknis relokasi. Hidayat menegaskan pemerintah tetap memperkuat pelindungan habitat utama badak Jawa di TNUK.

Ujung Kulon tetap jadi habitat utama Badak Jawa, sehingga tidak akan ada pemindahan tanpa kajian tuntas dan komprehensif.

“Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa kajian habitat kedua Badak Jawa berangkat dari risiko gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Kajian itu sepenuhnya ditujukan untuk menjaga kelestarian badak Jawa,” tutupnya.

Upaya menjaga habitat Badak Jawa ini juga selaras dengan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo di mana harus membangun kehidupan yang harmonis dengan lingkungan demi masa depan bangsa.

Bagikan

Media Kit

Topik

Artikel Lainnya