Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir

Ketum PP Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo: Kami Tidak Memuji kalau Bukan Realitas

Palu, 14 November 2026 – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengapresiasi komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan negara, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menegakkan amanat konstitusi.

Apresiasi tersebut disampaikan Haedar saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11). Di hadapan Presiden Prabowo, Haedar menegaskan bahwa penilaian Muhammadiyah didasarkan pada komitmen dan langkah nyata, bukan sekadar pujian.

“Masih ingat, Bapak? (Presiden Prabowo) Karena Bapak punya komitmen yang kuat untuk menegakkan kedaulatan, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, dan tegaknya konstitusi. Kami tidak terbiasa untuk memuji kalau tidak realitas itu yang terjadi,” ujarnya.

Haedar mengungkapkan, dirinya telah membaca tiga buku yang diberikan Prabowo. Dari buku-buku tersebut, ia menangkap kuatnya pandangan Presiden mengenai pentingnya kemandirian Indonesia agar tidak terus bergantung pada kekuatan asing.

“Komitmen Bapak kuat. Saya baca buku yang Bapak beri, ada tiga. Selama Indonesia masih menggadaikan kekuatannya pada asing, misalkan, Indonesia akan tetap rapuh, itu kata Bapak,” katanya.

Selain itu, Haedar mengingat pernyataan Prabowo di Klaten mengenai ancaman praktik ekonomi yang rakus. Menurutnya, praktik tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat luas dan memperlebar ketimpangan. Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan komitmen Presiden dalam mewujudkan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

“Di Klaten tahun lalu Bapak mengatakan yang merusak Indonesia adalah vampir ekonomi yang rakus, yang kemudian menimbulkan kesengsaraan masyarakat atau rakyat banyak. Dan karena itu Bapak sangat berkomitmen untuk terwujudnya Pasal 33 dan 34,” ungkapnya.

Menurut Haedar, komitmen tersebut tercermin dalam langkah pemerintah menata kembali kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Ia menekankan bahwa sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia juga menilai bahwa apabila pengelolaan sumber daya alam didistribusikan kepada pengusaha nasional, hal itu harus tetap sejalan dengan cita-cita nasional dan kepentingan bangsa.

“Terakhir, Bapak mencoba melakukan reformasi kebijakan politik sumber daya alam, di mana sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis dikuasai negara. Dan toh kalau nanti distribusi pada para pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita nasional dan komitmen Bapak, maka kami beri apresiasi dan kami membersamai Bapak dengan langkah-langkah yang sangat positif ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haedar mengutip pemikiran Mohammad Hatta mengenai Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, pasal tersebut mengandung semangat kemakmuran bersama dan menolak sistem ekonomi yang hanya menguntungkan individu maupun kelompok tertentu.

“Kata Bung Hatta, Pasal 33 itu punya spirit politik kemakmuran bersama untuk rakyat Indonesia dan menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, dan kapitalisme rakus,” jelasnya.

Haedar juga mengingatkan bahwa kerakusan dalam bidang ekonomi dan politik dapat menjadi sumber perpecahan serta kerusakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Ia mengutip pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah periode 1942 hingga 1953 sekaligus anggota BPUPKI, mengenai akar persoalan tersebut.

“Menurut Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah pada zaman kemerdekaan sejak tahun 1942 sampai 1953 dan anggota BPUPKI, sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat dan bangsa itu adalah hawa nafsu yang jahat,” tutur Haedar.

“Bahkan, dia mengatakan setengah dari syahwat jahat itu adalah rakus dan tamak,” lanjutnya.

Berdasarkan pandangan tersebut, Haedar menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah berani yang ditempuh Prabowo dalam memperkuat kedaulatan dan membenahi tata kelola sumber daya alam akan membawa Indonesia tetap berada di jalur konstitusi serta mendapat keberkahan.

“Maka saya yakin kebijakan-kebijakan Bapak untuk melakukan langkah-langkah imperatif yang berani, insya allah, selain tetap membawa arah bangsa ini sesuai konstitusi, tetapi juga diberkahi Allah. Dan itu Shiratal Mustaqim dalam kehidupan kebangsaan,” pungkasnya.

Bagikan

Media Kit

Topik

Artikel Lainnya