Jakarta, 16 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026), untuk memantau sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan cepat pemerintah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra hingga kecelakaan kapal serta penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta kepala lembaga terkait, antara lain BNPB, BMKG, Basarnas, dan Geologi.
Pemerintah membahas perkembangan penanganan karhutla, pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan delapan orang yang masih hilang di Selat Sunda, serta langkah pemulihan setelah gempa di NTT.
Dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, disebutkan bahwa rapat berlangsung pada Rabu sore dari Istana Merdeka.
“Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat virtual bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala BNPB, BMKG, Basarnas dan Geologi untuk memonitor perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra, kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan 5 jurnalis di Selat Sunda, pencarian korban, serta pascagempa NTT,” tulis akun tersebut, ditulis Rabu (16/9).
Perkuat Pencegahan Karhutla
Dalam persoalan karhutla, Prabowo menekankan agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah kebakaran terjadi. Upaya pencegahan perlu diperkuat, antara lain dengan mendorong pengolahan lahan tanpa bakar, menyediakan peralatan yang dibutuhkan, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Presiden juga memberikan penekanan khusus terkait aturan pembukaan lahan. Pemerintah daerah, menurut arahan yang disampaikan dalam rapat, tidak boleh menerbitkan aturan yang memberikan izin pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Melarang keras adanya peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan izin Kepala Daerah,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.
Penegakan hukum juga menjadi bagian dari arahan tersebut. Setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, maupun pihak yang lalai mencegah terjadinya pembakaran, diminta ditindak tegas.
Sekretariat Kabinet menyebut, berdasarkan keterangan Kapolri dalam rapat, terdapat lebih dari 95 korporasi yang melakukan pelanggaran.
Optimalkan Pencarian Jurnalis dan Korban Kecelakaan KMP Virgo Transport 8
Perhatian Presiden juga diarahkan pada operasi pencarian korban kecelakaan kapal. Pemerintah diminta memaksimalkan pencarian korban KMP Virgo Transport 8 serta rombongan jurnalis yang masih dinyatakan hilang di Selat Sunda.
Di tengah proses pencarian, Prabowo meminta Menteri Perhubungan memastikan keluarga korban memperoleh informasi secara berkelanjutan. Pemerintah juga diminta memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi.
Tak hanya pencarian, investigasi terhadap kecelakaan kapal tersebut juga menjadi perhatian. Presiden memerintahkan agar penyelidikan dilakukan secara mendalam dan objektif untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh.
Percepatan Pemulihan Pascagempa NTT
Sementara itu, penanganan pascagempa di NTT diminta tidak berlarut-larut. Pemerintah perlu mempercepat sejumlah langkah pemulihan, termasuk penyaluran bantuan stimulan, penyediaan hunian sementara, hingga pembangunan kembali rumah warga yang terdampak.
Rangkaian arahan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pada dua sisi penanganan bencana dan kejadian darurat: respons cepat ketika peristiwa terjadi sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar risiko serupa dapat ditekan.
“Presiden menegaskan, pemerintah harus hadir dengan respons yang cepat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi, agar persoalan serupa tidak terus berulang,” tulis Sekretariat Kabinet.
Rapat itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
