Jakarta, Senin 12 Oktober 2026 — Presiden Prabowo Subianto meminta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat hingga tingkat daerah. Pencegahan perlu dilakukan sebelum api muncul melalui koordinasi pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10).
“Kemudian beliau (Presiden Prabowo ) juga menyampaikan bahwa pencegahan ini harus presisi dan kemudian dimitigasi dari tingkat daerah. Masyarakat peduli juga dibentuk dan dikoordinasikan bersama Bhabinkamtibmas, kemudian Babinsa, Karang Taruna, serta pemerintah daerah secara terintegrasi,” ujar Dudung.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak semestinya baru bergerak setelah api muncul. Pemerintah ingin langkah pencegahan dilakukan lebih awal, disertai kampanye yang masif agar masyarakat ikut memahami dan mencegah kebakaran.
“Sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada. Tetapi sebelum,” ungkapnya
“Kemudian juga beliau menyampaikan untuk kampanye yang masif tentang pencegahan karhutla ini. Sehingga tadi juga dihadiri oleh para gubernur-gubernur di enam daerah, kemudian para pangdam, kapolda, BMKG dan BNPB,” sambungnya.
Dudung mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla dan mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam pemadaman.
“Beliau sangat mengapresiasi kepada seluruh anggota yang terlibat di dalam pemadaman. Kemudian yang kedua juga beliau juga menyampaikan tentang langkah-langkah strategis berbagai macam upaya yang dilakukan secara maksimal di lapangan, termasuk tadi pengarahan secara langsung kepada Kepala BMKG,” jelasnya
Berdasarkan laporan BNPB, terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan termasuk wilayah yang mendapat perhatian khusus. Di Kalimantan Tengah, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting juga menjadi prioritas karena perlu dilindungi sebagai habitat satwa.
Dudung menjelaskan, operasi darat tetap dilakukan karena sejumlah lokasi sulit dijangkau dari udara. Asap yang tebal turut menyulitkan upaya pemadaman melalui udara. Dalam laporan yang disampaikan, disebutkan angka sekitar 692 hektare dalam penanganan karhutla saat ini.
“Banyak daerah yang sulit dijangkau. Jangkauan kendaraan darat seperti mobil dan alat lainnya juga terbatas, tetapi pemadaman dari darat tetap dilakukan,” ucapnya.
Pemerintah terus mengupayakan pemadaman dan mitigasi, termasuk melalui dukungan BMKG dalam pengendalian cuaca. Ia juga menyebut personel yang bertugas akan mendapat pergantian untuk mengantisipasi kelelahan setelah bekerja selama berbulan-bulan. Pasukan Kostrad turut diturunkan, sementara rotasi dan pergantian personel disiapkan oleh pimpinan TNI dan kepolisian.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita turun tangan semaksimal mungkin. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI, Polri, dan semua komponen yang terlibat,” tutupnya.
