Jakarta, 12 Oktober 2026 – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki misi pertumbuhan ekonomi inklusif (inclusive growth). Artinya, pertumbuhan ekonomi harus merata dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Syahganda menegaskan Presiden menaruh perhatian besar agar pertumbuhan ekonomi tidak memperlebar jarak antara kelompok kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pak Presiden ingin jangan sampai ketimpangan itu terlalu besar. Konsep Pak Presiden mengambil yang baik-baik dari kapitalisme, seperti kompetisi, norma-norma, transparansi, dan lain-lain, harus dikembangkan dengan sosialismenya. Agar apa? Agar kesejahteraannya terjadi,” ujar Syahganda di Kantor Lemhanas, Jakarta, dikutip Senin (12/10).
Ia menegaskan inti dari konsep inclusive growth adalah memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi. Pemerintah, kata dia, ingin agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“Concern Pak Presiden adalah bagaimana itu yang disebut sebagai inclusive growth. Pertumbuhan itu harus dipastikan jangan hanya kepada orang kaya, sehingga yang kaya terus makin kaya, yang miskin terus miskin,” katanya.
Menurut Syahganda, salah satu jalur penting untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat, memperkuat kegiatan usaha di berbagai daerah, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan nasional.
Selain pemberdayaan ekonomi, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Investasi pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan.
“Makanya Pak Presiden banyak sekali investasi di dunia pendidikan, termasuk terakhir beliau ingin agar seluruh sekolah ini sampai perguruan tinggi gratis,” jelasnya.
Syahganda menambahkan, upaya mewujudkan pertumbuhan yang inklusif membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. Karena itu, Bakom RI berupaya menjadi penghubung komunikasi sehingga aspirasi, persoalan, dan masukan dari pelaku usaha bisa sampai kepada kementerian dan lembaga terkait.
“Karena saat ini Bakom itu adalah orkestrasi dan pusat komunikasi dari seluruh kementerian dan lembaga, bahkan sampai ke pemerintah daerah,” ucap dia.
Bertalian dengan itu, Syahganda mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta para pengusaha untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran langsung mengenai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
Bakom dapat memanfaatkan jejaring komunikasi humas pemerintah untuk membantu meneruskan persoalan yang memerlukan perhatian kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.
“Kalau ada persoalan yang susah ditembus ke Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, atau kementerian lain, kita punya jejaring humas kementerian dan lembaga serta pemerintah pusat, jadi cepat kita bisa kasih tahu,” pungkasnya.
