Jakarta, 13 November 2026 – Pemerintah menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi aman, terkendali, dan jauh dari kata tekor. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Ia menyatakan angka tersebut masih jauh di bawah proyeksi defisit pemerintah tahun ini sebesar 2,85 persen dari PDB, tapi tetap berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target tersebut.
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11).
“APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit bukan didesain tekor dalam arti rugi,” imbuhnya.
Defisit sebagai bagian dari desain kebijakan fiskal berfungsi sebagai shock absorber atau peredam gejolak global sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Adapun realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp2.997,2 triliun, setara 78% dari pagu, dengan pertumbuhan 15,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target tahun ini. Angka tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.113,5 triliun.
Di tengah realisasi belanja dan pendapatan tersebut, Suahasil menegaskan bahwa keseimbangan primer APBN masih mencatatkan surplus yakni di angka Rp114,8 triliun.
“Keseimbangan primer kita masih positif,” tegasnya.
Pemerintah Akselerasi Belanja Prioritas Akhir Tahun
Lebih lanjut, Suahasil memaparkan realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari target sebesar Rp693 triliun.
Realisasi belanja tersebut turut mencakup berbagai kebutuhan dan program pemerintah, antara lain penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG), belanja barang dan pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), penyesuaian tunjangan di sejumlah kementerian/lembaga, pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta tunjangan bagi guru non-PNS.
Dengan capaian tersebut, Suahasil menilai realisasi belanja negara masih sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah.
“Ini juga adalah capaian yang cukup on track, hampir 75 persen dan beberapa belanja K/L ini nanti akan terjadi akselerasi penyerapan di bulan Desember. Karena memang biasanya on-track-nya sudah jalan, pekerjaannya sudah jalan, pembayarannya diselesaikan pada bulan Desember nanti,” katanya.
Suahasil juga menyampaikan pemerintah masih akan merealisasikan belanja negara sebesar Rp945,2 triliun selama periode November dan Desember 2026. Karena itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah didorong untuk menuntaskan serta mempercepat pelaksanaan belanja prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Meski demikian, percepatan belanja tersebut harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Percepatan realisasi tidak berarti anggaran dibelanjakan tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya.
“Kepada seluruh yang menggunakan belanja APBN, kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun tetap dengan menjaga efisiensi,” kata Suahasil.
“Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” tegasnya.
