Jakarta, 12 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ditargetkan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Saat ini posisi wakil presiden kosong karena Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Hal itu dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua MPR dan Pimpinan Komisi III DPR yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11).
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir Desember 2026,” ujar Yusril.
Rapat terbatas turut membahas tahapan konstitusional pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan itu juga mengatur, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, maka presiden mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
“Tadi dibahas tentang kapan MPR mengadakan rapat untuk memutuskan atau menyatakan bahwa telah terjadi kevakuman wakil presiden. Kemudian, MPR menulis surat kepada presiden. Memberi tahu secara resmi telah terjadi kekosongan wakil presiden dan meminta presiden segera mengajukan dua nama sebagai calon,” jelasnya.
MPR diberi waktu tiga hari untuk mempersiapkan rapat dan menyampaikan surat resmi kepada presiden. Setelah menerima surat tersebut, presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Yusril menegaskan, tenggat waktu 60 hari bagi MPR maupun 14 hari bagi Presiden merupakan batas maksimal yang tidak harus ditunggu hingga hari terakhir. Karena itu, proses pengisian jabatan wakil presiden diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dari ketentuan waktu maksimal tersebut.
“Apa yang saya tangkap dari pertemuan tadi itu ingin mempercepat proses (pergantian) ini. Memang ada sedikit terhalang karena presiden ada perjalanan ke luar negeri, tetapi proses ini berjalan,” kata Yusril.
Terkait penentuan calon, pengganti Gibran, Yusril menegaskan bahwa kewenangan mengajukan dua nama sepenuhnya berada di tangan Presiden. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan calon dalam Pemilihan Presiden 2024.
“Keputusan akhir itu ada di tangan beliau. Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tetapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” kata Yusril.
