Jakarta, 12 November 2026 — Pemerintah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal meskipun jabatan wakil presiden kosong. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan dukungan para menteri yang membantu pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk tetap menjalankan pemerintahan meskipun tidak didampingi wakil presiden.
“Presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri negara. Dengan demikian, ketiadaan wakil presiden tidak menghalangi presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jadi kalau kita baca UUD 1945 itu ada kata-kata dibantu, sama kata-katanya. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara,” ungkapnya.
Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa wakil presiden dan menteri memiliki fungsi bantuan yang berbeda. Wakil presiden membantu pelaksanaan tugas-tugas presiden secara keseluruhan, sedangkan para menteri menjalankan tugas pemerintahan sesuai bidang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Terkait pelaksanaan pemerintahan saat Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri, Yusril mengatakan sebagian menteri dapat mendampingi Presiden, sementara menteri lainnya tetap berada di dalam negeri untuk menjalankan tugas masing-masing.
Selain itu, kemudahan komunikasi saat ini memungkinkan koordinasi antara Presiden dan jajaran menteri tetap berlangsung meskipun berada di lokasi berbeda.
“Sekarang ini komunikasi sangat mudah jadi tidak sulit untuk berkomunikasi dengan presiden,” pungkas Yusril.
Dengan dukungan para menteri dan kemudahan koordinasi tersebut, Yusril meyakini tidak akan ada kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun untuk sementara waktu jabatan wakil presiden kosong.
