Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia
UU Perampasan Aset

Penantian 18 Tahun, UU Perampasan Aset Terwujud di Era Presiden Prabowo

Jakarta, 19 November 2026 — Setelah menanti hampir dua dekade, upaya menghadirkan aturan khusus untuk merampas aset hasil tindak pidana akhirnya terealisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11).

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Diky Anandya, mengatakan perjalanan panjang RUU tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap aturan perampasan aset bukan lagi sekadar wacana, melainkan tuntutan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Setelah penantian 18 tahun, RUU Perampasan Aset kini telah menjadi Undang-Undang. Ini menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah dan DPR untuk menjawab aspirasi masyarakat terus diwujudkan, terutama dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan hasil kejahatan tidak kembali dinikmati oleh pelakunya,” ujar Diky, dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Menurut dia, Presiden Prabowo telah memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembahasan RUU tersebut. Sebelumnya, Pemerintah dan DPR RI menargetkan regulasi ini dapat disahkan dengan tenggat 15 Desember 2026, sebagai bagian dari percepatan yang diminta Presiden sejak 1 Mei 2025. Artinya, UU ini mampu diselesaikan lebih cepat.

Kehadiran UU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan perkara korupsi. Aturan tersebut dapat menjadi instrumen negara untuk mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat.

“Semangat utamanya adalah memastikan negara tidak berhenti pada menghukum pelaku. Aset yang berasal dari kejahatan juga harus dapat dipulihkan. Dengan begitu, kerugian negara maupun masyarakat tidak berhenti menjadi angka dalam sebuah perkara, tetapi ada upaya nyata untuk mengembalikannya,” kata Diky.

Dampaknya juga diharapkan dirasakan langsung oleh masyarakat. Korban investasi bodong, perdagangan saham palsu, hingga penipuan daring dapat memiliki jalur hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan kembali aset mereka.

Begitu pula korban travel umrah atau haji bodong yang selama ini menghadapi persoalan panjang ketika harus mengejar kembali uang yang telah hilang. Negara diharapkan hadir bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga membantu memulihkan hak korban.

Di sisi lain, kata Diky, RUU ini memberikan konsekuensi penting bagi pelaku kejahatan ekonomi terorganisir. Aset hasil kejahatan dapat dirampas sehingga pelaku kehilangan sumber daya yang selama ini digunakan untuk menjalankan kembali aktivitas ilegalnya.

Mulai dari bandar narkoba hingga pihak yang mendanai aksi terorisme, kekuatan finansial menjadi salah satu modal utama untuk mempertahankan jaringan kejahatan.

Karena itu, perampasan aset dipandang sebagai strategi untuk memutus aliran dana sekaligus melemahkan kemampuan jaringan tersebut untuk kembali beroperasi.

“Ketika aset hasil kejahatan bisa ditelusuri dan dirampas secara efektif, negara bukan hanya mengambil hasil kejahatannya, tetapi juga memutus modal yang memungkinkan kejahatan itu terus berlangsung,” ujar Diky.

Ke depan, aset hasil rampasan juga akan dikelola secara transparan dan akuntabel oleh badan yang dibentuk Presiden.

Sistem informasi yang terintegrasi menjadi bagian penting agar pengelolaan aset dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Ada satu aspek lain yang membuat RUU ini dinilai penting, aset hasil tindak pidana tetap dapat dirampas dalam kondisi tertentu meskipun pelakunya telah meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Dengan mekanisme tersebut, hasil kejahatan tidak serta-merta berpindah tangan dan menjadi bagian dari harta keluarga pelaku.

“Prinsipnya jelas, kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk meninggalkan warisan kekayaan hasil tindak pidana. Negara harus memiliki mekanisme untuk memastikan aset yang berasal dari kejahatan tetap dapat dipulihkan sesuai ketentuan hukum,” pungkas Diky.

Bagikan

Media Kit

Topik

Artikel Lainnya