Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan

Bakom Jalankan Arahan Presiden Prabowo, Dengarkan Suara Rakyat hingga Tingkat Desa

Jakarta, 20 November 2026 – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan komitmennya menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi pemerintah yang tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi mampu menjangkau dan mendengar suara rakyat hingga ke desa.

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan, tugas tersebut merupakan bagian dari mandat Bakom sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2025. Bakom bertugas mendukung Presiden dalam mengorkestrasi komunikasi dan informasi terkait kebijakan serta program strategis pemerintah.

Namun, menurut Syahganda, Presiden Prabowo memberikan penekanan yang lebih luas. Komunikasi pemerintah harus menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat persatuan nasional.

Arahan itu disampaikan Presiden saat pelantikan jajaran Bakom pada 2 Oktober lalu. Dua hari berselang, Presiden kembali memanggil jajaran Bakom ke Hambalang dan memberikan instruksi agar komunikasi pemerintah dibangun secara langsung dengan masyarakat.

“Presiden meminta Bakom mendengar suara rakyat sungguh-sungguh dan menjadi orkestrator komunikasi pemerintah, dari pusat sampai desa,” kata Syahganda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, ditulis Jumat (20/11).

Syahganda menegaskan, arahan tersebut kemudian diterjemahkan Bakom menjadi pola kerja komunikasi dua arah.

Pemerintah tidak hanya menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan yang mereka hadapi.

“Presiden juga meminta Bakom membangun komunikasi dua arah. Arahan itu kami jalankan sebagai cara kerja. Aspirasi dan keluhan masyarakat kami himpun, lalu kami koordinasikan penyampaiannya kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mendapatkan respons dan tindak lanjut sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Menurut dia, pola komunikasi tersebut dimaksudkan agar suara masyarakat tidak berhenti sebagai masukan, melainkan dapat diteruskan kepada kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Syahganda mencontohkan hal itu ketika serikat buruh datang ke Bakom pada 21 Oktober untuk menanyakan kepastian Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Bakom kemudian meneruskan dan menanyakan persoalan tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait.

“Saat serikat buruh datang ke Bakom pada 21 Oktober menanyakan kepastian Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, kami langsung menanyakannya kepada kementerian dan lembaga terkait. Satu pekan kemudian, undang-undang itu diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026,” kata Syahganda.

Bagi Bakom, pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa komunikasi pemerintah dapat berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Karena itu, tugas mendengar suara rakyat akan terus diperkuat, dengan cakupan komunikasi yang diarahkan menjangkau masyarakat dari pusat hingga tingkat desa.

Bagikan

Media Kit

Topik

Artikel Lainnya