Jakarta, 29 Oktober 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN menempatkan upaya tersebut sebagai salah satu target utamanya dan berkomitmen menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali.
“Bagaimana caranya, tidak boleh ada satu anak pun yang mengalami insiden keamanan pangan! Itu adalah target kita paling utama,” ujar Kepala BGN Sudaryono, Kamis (29/10).
Menurut Sudaryono, insiden keamanan pangan merupakan tantangan besar, tetapi bukan berarti tidak dapat ditangani. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap kualitas makanan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu prioritas utama BGN di bawah kepemimpinannya.
Ia mengatakan, salah satu upaya untuk memperkuat pengawasan adalah memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyajian menu MBG, terutama terkait penyimpanan makanan.
Sudaryono menjelaskan bahwa kualitas bahan baku tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan pangan MBG. Namun, waktu penyimpanan dan suhu makanan juga berpengaruh terhadap risiko insiden keamanan pangan.
Menurutnya, risiko tersebut dapat meningkat apabila makanan dikonsumsi lebih dari empat jam setelah disiapkan atau disimpan pada suhu ruang selama lebih dari dua jam.
“Kalau kita biarkan di suhu antara 5 sampai dengan 60 derajat, menu makanan yang kita makan dalam kurun waktu yang lama pasti basi, pasti rusak. Sehingga intinya adalah bagaimana mengatur waktu dan mengatur suhu makanan, SOP ini yang kami perketat,” imbuh dia.
Kemudian, BGN juga mendorong penerapan label waktu konsumsi dan pemasangan segel pada ompreng makanan. Langkah ini bertujuan memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang aman sekaligus menjaga keamanan selama distribusi.
Selain mengawasi kualitas sajian, BGN juga akan memperkuat pengawasan operasional MBG melalui pemasangan kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV) di SPPG. Langkah ini bertujuan memastikan proses memasak dan penyajian makanan berjalan sesuai standar.
Sejauh ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga menjangkau 300 SPPG dan seterusnya. BGN menargetkan pemasangan CCTV yang terhubung dengan kantor pusat di 5.000–10.000 SPPG hingga akhir tahun ini.
Melalui sistem tersebut, Sudaryono mengatakan bahwa pelanggaran terhadap standar kebersihan, seperti meletakkan bahan makanan di lantai atau tidak menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan, dapat terpantau.
“Jadi, dapur itu sebenarnya sudah memiliki CCTV lokal. Namun, yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut juga dapat diakses oleh Komite Dapur dan terkoneksi dengan sistem pusat,” katanya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Sudaryono berharap angka insiden keamanan pangan terkait MBG dapat terus ditekan. Perkembangan tersebut, lanjutnya, dapat diukur melalui rasio kejadian insiden keamanan pangan atau Incidents per Million Servings (IPMS).
Ia mengatakan, rasio IPMS di Indonesia mencapai 5,3 pada periode Januari–Desember 2025. Angka tersebut turun menjadi 3,9 pada periode Januari–Juli 2026, kemudian kembali menurun menjadi 3,6 pada periode Agustus–Oktober 2026.
Meski menunjukkan tren penurunan, Sudaryono mengatakan bahwa angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat yang sebesar 0,1, Jepang sebesar 0,8, dan Uni Eropa sebesar 1,3. Ia bertekad terus memperbaiki kualitas menu, operasional, dan pengawasan hingga rasio tersebut mencapai nol.
“Doakan kami, dukung kami, kasih masukan, kasih kritikan, kasih saran, kasih apa pun itu agar bagaimana caranya kita bisa sampai di level Amerika, yakni nol. Kita ingin nol, tidak boleh ada satu orang pun (yang mengalami insiden keamanan pangan),” tegasnya.
