Jakarta, 24 September 2026 – Pemerintah memperkuat pengendalian inflasi di daerah melalui pemantauan perkembangan harga secara mingguan. Daerah yang mencatatkan inflasi tinggi selama tiga pekan berturut-turut akan menjadi perhatian pemerintah dan berpotensi mendapat intervensi langsung melalui penurunan tim ke lapangan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Menurut Tito, pemantauan mingguan dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan harga di masing-masing daerah.
“Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut, daerah itu tinggi terus, kita akan buat tim turun ke sana,” tegas Tito di Jakarta, Kamis (24/9).
Mendagri menjelaskan, pemerintah saat ini memanfaatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis setiap pekan untuk memantau dinamika harga di daerah. Pemantauan mingguan diperlukan karena pergerakan harga, khususnya komoditas pangan, berlangsung sangat dinamis.
“Dulu release mengenai inflasi itu dilakukan sebulan sekali oleh BPS. Saya kemudian minta kepada Kepala BPS, kita atur bisa tidak seminggu sekali. Karena kalau sebulan sekali, gejolaknya sudah terlalu banyak,” katanya.
Melalui pemantauan tersebut, Tito menjelaskan, pemerintah tidak hanya melihat daerah dengan kenaikan harga tertinggi, tetapi juga mengidentifikasi faktor penyebabnya. Perhatian khusus diberikan pada komoditas pangan yang termasuk dalam kelompok volatile food atau pangan bergejolak, yakni komoditas yang harganya mudah mengalami perubahan drastis akibat faktor alam, gangguan musim panen, cuaca buruk, serta dinamika pasokan dan permintaan.
Tito menegaskan bahwa kenaikan harga pangan perlu ditangani secara cepat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan kenaikan harga pangan pada dasarnya tidak terlepas dari masalah pasokan dan distribusi.
“Masalahnya enggak akan jauh-jauh. Dua saja, yaitu supply yang kurang harus ditambah atau distribusinya yang macet,” jelasnya.
Tito menyebut cabai sebagai salah satu komoditas yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, pemerintah mendorong penguatan produksi melalui gerakan penanaman di daerah.
“Padahal sebetulnya menurut saya, kalau dilakukan gerakan tanam, baik oleh teman-teman TNI-Polri yang memiliki satu komando, kemudian ibu-ibu bergerak PKK untuk kepentingan rumah tangga, dan kemudian kelompok keluarga di desa-desa menanam cabai dan hortikultura lain, ini sebenarnya bisa diatasi,” ujar Tito.
Selain cabai, pemerintah juga mencermati sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, pemerintah menyiapkan langkah intervensi bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Kita punya datanya, kabupaten mana, kota mana. Saya langsung share kepada Kepala Bulog, Direktur Bulog, dan juga kepada Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan. Tolong lakukan operasi pasar di daerah itu supaya segera turun,” kata Tito.
Menutup keterangannya, Tito menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, pemantauan rutin diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap gejolak harga yang terjadi di daerah.
“Karena inflasi yang terjadi adalah agregat pekerjaan dari pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
