Jakarta, 24 September 2026 – Pemerintah mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung dunia usaha dan meningkatkan investasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai peredam (shock absorber) untuk menjaga stabilitas perekonomian, tetapi juga sebagai agen pembangunan (agent of development) yang mendukung investasi dan peningkatan kapasitas ekonomi nasional.
“Untuk tahun depan kita memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, dengan investasi yang perlu tumbuh di sekitar 7 persen. Kalau bisa lebih. Ini menjadi PR yang sangat besar. Karena itu kemudian berbagai macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja sama,” ujar Suahasil dalam keterangannya, Kamis (24/9).
Menurut Suahasil, pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Karena itu, APBN perlu diarahkan pada titik-titik strategis yang mampu memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian, termasuk melalui dukungan terhadap konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Pada semester I 2026, investasi tumbuh sebesar 6,87 persen dari periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menilai pertumbuhan investasi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan.
Dalam konteks tersebut, APBN berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang menciptakan kondisi pendukung bagi dunia usaha dan investasi. Peran ini dijalankan melalui belanja negara yang lebih terarah dan berkualitas, serta pemberian insentif perpajakan bagi sektor-sektor yang memberikan manfaat bagi perekonomian.
“APBN tentu harus terus menjadi fiscal enabler. Kalau kita belanja, kita memiliki belanja yang seperti titik refleksi tadi, titik akupunktur tadi. Kalau kita melakukan pajak, memungut pajak, pajak itu kita pungut dari yang betul-betul menghasilkan. Tapi di sisi lain, adanya insentif pajak, APBN juga bisa memberikan insentif pajak,” jelasnya.
Selain melalui APBN, pemerintah mendorong penguatan peran Danantara sebagai katalis untuk mempercepat investasi. Danantara diharapkan dapat mengombinasikan kapasitas negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) dengan peran sektor swasta dalam mendukung investasi strategis.
Sektor swasta juga tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pengembangan usaha, dan penciptaan aktivitas ekonomi. Sinergi antara APBN, Danantara, dan sektor swasta diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, antara lain ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, dan industrialisasi.
Pemerintah turut mengidentifikasi sejumlah sektor potensial yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor tersebut mencakup infrastruktur digital, elektrifikasi, sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis, ketahanan pangan, dan energi terbarukan.
Di sisi fiskal, upaya memperkuat investasi tetap diiringi komitmen untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN. Dalam RAPBN 2027, pemerintah merancang defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas modal manusia, produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan konektivitas infrastruktur.
Suahasil menekankan bahwa besarnya belanja negara harus diikuti dengan peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran. Menurutnya, belanja pemerintah tidak sekadar perlu dipercepat, tetapi juga harus memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dan masyarakat.
Dari sisi penerimaan, pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak melalui sistem perpajakan yang efektif. Pajak juga dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan untuk memberikan insentif pada sektor-sektor tertentu guna mendukung daya beli, investasi, dan daya saing.
