Jakarta, 17 September 2026 – Pemerintah terus memperkuat upaya untuk menghalau disinformasi dan misinformasi atau berita hoaks seputar bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menyayangkan penyebaran hoaks di tengah situasi bencana yang justru berpotensi mendiskreditkan upaya kolektif dalam penanganan karhutla.
“Dengan itu kita bisa melihat bahwa penyebaran hoaks di tengah situasi bencana ini saya kira adalah sesuatu yang tidak/kurang manusiawi,” kata Deputi Bidang Strategi dan Komunikasi Bakom RI, Fahd Pahdepie, dalam Konferensi Pers Penanggulangan Karhutla Lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Kamis (17/9).
Ia mengatakan hoaks tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga mencederai rasa kebangsaan dan solidaritas serta melemahkan upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak terjadi kepanikan, tidak terjadi kekhawatiran yang lebih, karena itu tadi, persoalan karhutla tidak semata-mata persoalan penyebaran informasi dan media di media sosial, tapi sesuatu yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat,” kata Fahd.
Fahd menjelaskan pemerintah terus memperkuat sinergi lintas K/L untuk menghalau penyebaran hoaks. Salah satunya dilakukan melalui dukungan Bakom RI kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melakukan pemantauan aktif terhadap konten-konten di media sosial.
Bakom RI juga bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk mencegah sirkulasi atau penyebaran hoaks di masyarakat.
“Bakom sendiri terus berusaha untuk memberikan informasi yang utuh, yang berimbang kepada masyarakat dari sumber-sumber atau dari pihak-pihak yang langsung berurusan atau berhubungan langsung dengan penanganan karhutla,” lanjut Fahd.
Sementara itu, Direktur Informasi Publik Komdigi, Nursodik, menjelaskan konten-konten yang mengandung hoaks atau disinformasi biasanya merupakan konten masa lalu yang seolah-olah dinarasikan sebagai situasi terbaru.
Selain itu, konten-konten hoaks juga dapat memuat penyebutan lokasi yang salah, interpretasi dan narasi yang tidak tepat, serta klaim atau tuduhan tanpa bukti dan verifikasi.
Nursodik mengatakan Komdigi terus memantau penyebaran hoaks, terutama yang berkaitan dengan situasi krisis, serta melakukan upaya kontra-narasi dengan memberikan data yang akurat.
“Apabila memang dari kita, harus ada yang kita luruskan, atau misinformasi terkait penyebab, misalnya penyebab karhutla, luasnya, kemudian kualitas udara dan penanganan yang dilakukan pemerintah, ini kami juga terus lakukan edukasi publik, untuk menjawab hoaks yang ada di media, terutama di media sosial,” kata Nursodik.
