Jakarta, 9 November 2026 — Presiden RI Prabowo Subianto memastikan tidak akan membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan dan indikasi tindak pidana makar. Penanganan perkara tetap dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum oleh Polri.
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril mengatakan keputusan untuk tidak membentuk tim khusus menunjukkan bahwa pemerintah memercayakan pengusutan perkara kepada institusi penegak hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus penyadapan dan tindak pidana makar,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).
Yusril mengatakan proses penyidikan telah dilakukan Bareskrim sejak beberapa hari lalu. Update perkembangan penanganan perkara penyadapan presiden, menteri, dan beberapa tokoh lainnya juga telah disampaikan kepada masyarakat baik dari pihak kepolisian maupun sejumlah pejabat pemerintah.
Yusril menceritakan, pada tahap awal penanganan perkara, tiga orang ditahan dengan sangkaan berkaitan dengan penyadapan atau intersepsi elektronik. Ketentuan hukum yang diterapkan saat itu merujuk pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun, kata dia, proses penyelidikan tidak berhenti pada dugaan penyadapan. Pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka terus dilakukan. Penyidik juga mengumpulkan alat bukti untuk mendalami rangkaian peristiwa tersebut.
Dari perkembangan pemeriksaan itulah, penyidik kemudian menemukan indikasi adanya tindak pidana makar. Indikasi tersebut baru dapat dipastikan setelah penyidik mendalami keterangan para pihak dan alat bukti yang diperoleh.
“Penyelidikan ini kan berkembang terus. Saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan,” kata Yusril.
