Jakarta, 9 November 2026 – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk menuntaskan 13 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Berbagai kendala penyelidikan dan penyidikan yang selama ini terjadi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung akan diatasi.
“Kami menyelenggarakan rapat koordinasi pada pagi hari ini dengan mengundang pihak-pihak yang terkait baik dari Menkopolkam maupun dari Komnas HAM dan dari Kejaksaan Agung. Kami menemukan masalah dari pertemuan tadi bahwa ternyata memang ada persoalan-persoalan prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum bisa diselesaikan,” kata Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).
Yusril mengamini penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat ini masih menemui banyak hambatan. Berkas yang dilimpahkan Komnas HAM kerap dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Agung.
Ia berharap ke depan hal seperti ini tidak terulang kembali, sehingga hasil penyelidikan Komnas HAM tidak sia-sia dan memiliki arah penyelesaian yang lebih jelas.
“Jadi kami mencoba mencari solusi terhadap kemandekan ini. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah menemukan solusinya, mudah-mudahan setelah Pak Otto bekerja pada formulanya, hingga kasus yang mandek bisa jalan lagi,” ujar Yusril.
“Atau kasus-kasus baru nanti yang diselidiki karena dugaan pelanggaran HAM yang berat, itu dapat smooth, mulus dilakukan penyelidikan, dan kemudian dilimpahkan ke penyidikan di Kejaksaan Agung,” ucapnya.
Pemerintah pun akan membentuk kelompok kerja atau pokja yang dipimpin Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Nantinya pemerintah akan mencoba memformulasikan kemungkinan penyelidikan Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung.
“Kami sepakati dari pertemuan tadi membentuk satu katakanlah pokja atau tim yang dipimpin oleh Pak Wamenko Kumham Imipas, Pak Prof Otto Hasibuan, kebetulan beliau seorang advokat kawakan yang paham soal-soal begini,” kata dia.
Adapun 13 kasus pelanggaran HAM berat yang belum selesai hingga saat ini di antaranya yaitu Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Peristiwa Talangsari Lampung (1989), dan Rumoh Geudong dan Pos Sattis (1989).
Lalu, Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998), Kerusuhan Mei di Jakarta dan sejumlah kota (1998), dan Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II (1998-1999).
