Jakarta, 9 November 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah telah menyiapkan pembangunan sebanyak 57.027 unit huntap sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11).
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo menerima laporan terkait perkembangan pemulihan sekaligus memberikan arahan untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak.
“Setelah itu baru kita bangunkan huntap. Huntap menurut data kita, jumlahnya yang perlu dibangun 57.027,” ujar Tito.
Tito menjelaskan bahwa pembangunan hunian tetap tersebut dilakukan melalui beberapa skema. Pertama, pembangunan di lokasi semula atau in situ di atas tanah milik masyarakat. Kedua, pembangunan di lokasi baru atau ex situ. Ketiga, pembangunan secara mandiri oleh masyarakat maupun secara komunal melalui pemerintah.
Untuk pembangunan secara mandiri, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan sebesar Rp70 juta yang diberikan dalam dua tahap. Skema ini memungkinkan masyarakat membangun hunian di atas tanah sendiri maupun tanah keluarga.
Sementara itu, pembangunan secara komunal dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan target sebanyak 16.906 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 unit ditargetkan dapat diselesaikan hingga Desember 2026 atau paling lambat Januari 2027.
Selain melalui dukungan pemerintah, percepatan pembangunan hunian tetap juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui skema gotong royong. Salah satunya melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi yang dikoordinasikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, dengan total 2.603 unit hunian yang dibangun untuk masyarakat terdampak di tiga provinsi.
Tito menambahkan, pemerintah juga telah membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 20.803 unit atau mencapai 99,84 persen dari target pembangunan. Bagi masyarakat yang memilih tinggal bersama keluarga atau belum menempati huntara, pemerintah menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang telah diberikan kepada 26.761 penerima di tiga provinsi.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pembangunan hunian tetap menjadi bagian penting dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dipercepat selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Pemerintah juga terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga agar seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara terintegrasi.
Tito juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya perlindungan masyarakat terdampak bencana, termasuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana susulan.
“Beliau sangat konsen sekali untuk melindungi masyarakat termasuk yang di pasca daerah bencana Sumatra,” pungkasnya.
