Jakarta, 28 Oktober 2026 – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons kritik dan perhatian sejumlah negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, terkait kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Dasco menegaskan, Indonesia tidak perlu terpancing dalam polemik diplomatik, melainkan harus menunjukkan langkah nyata yang hasilnya dapat dibuktikan.
Menurutnya, menjaga kedaulatan negara merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Namun, sikap tegas tersebut harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan dalam menjaga hubungan baik dan perdamaian bersama negara-negara sahabat.
“Dalam perkara kabut asap lintas batas, kita mendengar perhatian, kritik, dan rekomendasi dari Malaysia dan Singapura, termasuk suara yang berkembang di parlemen negara sahabat. Kita patut menghargainya tanpa harus menerima setiap penilaian,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (28/10).
Dasco menilai, perhatian negara tetangga terhadap persoalan kabut asap harus ditempatkan sebagai bagian dari hubungan antarnegara yang saling menghormati. Indonesia, menurutnya, patut mendengarkan berbagai masukan tanpa harus selalu menyetujui seluruh penilaian yang disampaikan.
Di tengah sorotan terhadap persoalan karhutla, Dasco mengingatkan bahwa kepentingan utama yang harus didahulukan adalah keselamatan masyarakat, terutama warga yang terdampak langsung oleh kebakaran maupun pencemaran udara.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi diplomatik. Pemerintah juga terus memperkuat pencegahan kebakaran, memastikan penegakan hukum berjalan efektif, serta mempercepat pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan.
“Yang paling penting ialah melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, serta memulihkan lingkungan dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara,” katanya.
Ia menilai, langkah paling tepat untuk menjawab sorotan internasional adalah memperlihatkan hasil kerja pemerintah melalui kebijakan dan tindakan yang dapat diukur serta diuji secara terbuka.
“Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan. Kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji,” tegasnya.
Ia memandang, forum kerja sama parlemen seharusnya tidak hanya aktif ketika terjadi bencana atau ketegangan diplomatik. Sebaliknya, hubungan tersebut perlu dibangun secara konsisten untuk mengantisipasi berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi krisis.
“Saya memandang sudah saatnya parlemen-parlemen Asia duduk lebih erat, tidak hanya ketika terjadi krisis. Kita perlu membangun kerja sama antarparlemen untuk pencegahan bencana. Keamanan siber, ketahanan pangan dan energi, serta penyelesaian persoalan lintas batas,” ungkapnya.
Bagi Dasco, perbedaan pandangan antara negara-negara sahabat tidak boleh menjadi alasan untuk memperlebar ketegangan. Sebaliknya, setiap persoalan perlu dijadikan kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
“Kita tidak dapat memilih tetangga, tetapi kita dapat memilih cara bertetangga. Saling menghormati, berbicara terus terang, dan mencari jalan keluar bersama,” pungkasnya.
