Jakarta, 10 November 2026 — Pemerintah tengah menyiapkan skema pendanaan baru untuk memperkuat upaya konservasi dan perlindungan taman nasional. Skema tersebut direncanakan untuk mendukung konservasi di 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional Hashim Djojohadikusumo mengatakan skema tersebut dirancang untuk memastikan upaya perlindungan alam dan konservasi di Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Untuk itu, pemerintah akan memperluas kolaborasi dengan lembaga filantropi, institusi keuangan, dan sektor swasta guna menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Hashim di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Antalya, Türkiye.
“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan,” ujar Hashim dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/11).
Hashim menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat bagi berbagai spesies terancam punah. Karena itu, perlindungan kawasan tersebut merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan kelestarian alam bagi generasi mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Satgas tengah menyusun White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia, yang memuat peta jalan pembentukan wadah investasi konservasi nasional (national conservation investment vehicle). Instrumen tersebut dirancang untuk menghimpun, mengonsolidasikan, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber guna memenuhi kebutuhan pendanaan konservasi.
Satgas akan memanfaatkan COP31 untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan internasional terkait draf White Paper tersebut. Upaya ini sekaligus melanjutkan pembahasan yang telah berlangsung pada 2 November 2026 dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan pakar konservasi.
Partisipasi Satgas dalam COP31 menjadi puncak dari rangkaian diplomasi dan penjajakan pasar strategis yang sebelumnya dilakukan Indonesia. Rangkaian tersebut mencakup pengenalan Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (PECI) di Lancaster House, pembentukan Satgas Nasional, hingga dialog dengan investor dalam London Climate Action Week.
Di COP31, Satgas juga memaparkan sejumlah alternatif mekanisme pembiayaan, antara lain kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credits), pendanaan permanen berbasis proyek (Project Finance for Permanence/PFP), obligasi konservasi satwa liar, serta pembiayaan berbasis hasil yang mengacu pada model Rhino Bond.
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan pemerintah berkomitmen mengembangkan skema pembiayaan konservasi inovatif untuk memperkuat tata kelola taman nasional.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan skala proyek percontohan menjadi platform nasional yang menghubungkan sumber pendanaan yang andal, kelembagaan yang kuat, pengelolaan lapangan yang efektif, serta hasil konservasi yang terukur.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
